Sebuah poster
edukasi dari puskesmas di Inala, Queensland, Australia. Poster ini menarik
menurut saya karena edukatif terutama untuk anak-anak pedalaman yang menjadi
sasaran program ini. Untuk menarik minat dan atensi dari anak-anak memang perlu
gambar atau hal-hal yang lucu. Selain itu juga dengan metode seperti ini,
diharapkan edukasi akan lebih efektif.
Oleh: Aditya Rifqi
Fauzi
Salah satu video dari tim KKN UGM di
Papua, Kabupaten Puncak, Distrik Ilaga membuat saya tertarik dan kagum dengan
tim KKN ini, karena kesulitan medan dan kondisi masyarakat yang tertinggal
tidak membuat mereka putus ide untuk ikut mengembangkan daerah ini. Ilaga
adalah kabupaten tertinggi di Papua, dengan ketinggian lebih dari 2500 meter di
atas permukaan laut, membuat program-program pengadaan barang sulit dilakukan,
Salah satu yang saya soroti adalah program yang dibuat oleh kluster kesehatan,
cukup sederhana dan feasible untuk
dilakukan seperti edukasi gizi untuk pasien, edukasi perilaku hidup bersih
sehat yang menyasar ke anak-anak sd, dan pemberian makanan tambahan bagi
anak-anak (vitamin, dsb). Konsep public health disini haruslah ditekankan
terutama untuk prevensi penyakit. Menurut saya, di lapangan, penerapan public
health seperti di Ilaga ini haruslah secara holistic, maksut saya adalah bukan
hanya menyentuh aspek kesehatan saja, namun harus menyentuh sisi humanis dan
kebudayaan lokal. Dapat dilihat di video bahwa tim harus ikut melebur dalam
suasana gotong royong dan kekeluargaan di Ilaga, mulai dari mengikuti upacara
adat hingga makan bersama. Pun kerjasama dengan kluster lain, seperti kluster
pertanian, ikut mengedukasi warga cara mengolah tanaman menjadi makanan.
Hasilnya pun bisa dijual dan dapat membantu kehidupan warga, secara tidak
langsung juga ikut memperbaiki taraf kehidupan dan kesehatan warga setempat.
Oleh: Aditya Rifqi Fauzi
Permasalahan kesehatan masih menjadi kendala di Papua Nugini. Studi kasus ini menyebutkan bahwa berdasarkan WHO, 50% kematian disebabkan oleh non-communicable disease. Warga di pelosok mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan primer, terlebih lagi masih ada masalah berupa fasilitas minim dan rendahnya kualitas pelayanan. Kesadaran pemerintah akan hal ini membuat pemerintah mendorong LSM-LSM untuk turut serta turun tangan. Kelebihan kerjasama pemerintah dengan LSM antara lain, dapat mencapai area yang lebih dalam dari pemerintah, dan lebih berpengalaman dalam menyediakan pelayanan kesehatan secara efektif bertahun-tahun. Dengan dibentuknya kerjasama ini, LSM juga dapat berperan sebagai penyedia layanan kesehatan di komunitas.Menurut saya bentuk kerjasama ini sangatlah bagus karena membantu warga Papua Nugini mendapat pelayanan kesehatan di tengah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengkover rakyatnya. Namun di satu sisi saya juga masih skeptis dengan hal ini, karena di tanah air Indonesia sendiri saya masih jarang mendengar atau menemukan LSM yang memang memiliki concern dalam mengembangkan dan memperbaiki kesehatan di tanah papua. Lalu bagaimana sebaiknya? Apakah cukup mengandalkan LSM saja atau masih ada komponen yang kurang untuk mewujudkan Sustainable Development Goals yang sudah digembor-gemborkan di dunia atas gagalnya MDGs di tahun 2015? Apakah kita sebagai mahasiswa hanya akan menjadi penonton atau menjadi pelakunya? Sumber: http://www.adb.org/results/improving-health-care-services-papua-new-guineaOleh: Aditya Rifqi Fauzi
Satu lagi inovasi yang menarik dari puskesmas di Nevada yaitu klinik
gigi berjalan bermana Ronald McDonald Care Mobile. Klinik gigi berjalan ini
menyasar ke anak-anak di pedesaan. Berfokus pada kegiatan preventif dan
advokasi ke anak-anak di komunitas yang mana perawatan giginya masih terbatas.
Pelayanan yang diberikan antara lain: restorasi dan prevensi, pemeriksaan gigi,
pembersihan, penambalan, pengobatan fluoride, ekstraksi, x-ray dan edukasi
kebersihan gigi. Pelayanan ini tentu tidak gratis, tapi kebanyakan asuransi
kesehatan diterima oleh puskesmas ini.
Oleh: Aditya Rifqi Fauzi
Jarak antara pasien dengan fasilitas kesehatan tidak membuat salah satu
puskesmas di Nevada, Amerika menciutkan niatnya untuk memastikan kondisi
warganya sehat. Muncul inovasi baru dimana seluruh wanita berusia di atas 40
tahun harus diskrining kanker payudara. Mammovan menjawab tantangan itu dengan
cara membawa mammogram mobile ke daerah pelosok untuk menjangkau warga yang
kesulitan mengakses layanan kesehatan dikarenakan jarak. Menurut saya inovasi
ini sangatlah bagus dan perlu diterapkan di Indonesia terutama bagi
daerah-daerah tertinggal dengan prevalensi kanker payudara yang cukup tinggi.
Oleh: Aditya Rifqi Fauzi
Menghadapi masalah kesehatan di Papua tidak bisa
dipandang sama seperti di Jawa. Perbedaan kondisi lapangan seperti topografi
yang beraneka ragam, sulitnya akses kendaraan, kurangnya perekonomian
masyarakat serta tingkat pendidikan yang masih rendah. Walikota Jayapura
memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk mengubah sistem pelayanan menjadi
“tidak umum” seperti layaknya di pulau Jawa. Ia meminta agar tenaga kesehatan
seperti dokter agar mau berkunjung mendatangi pasien satu persatu. Pasien yang
sakit parah harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat pelayanan
segera.
“Saya akan meminta sekaligus memerintahkan
Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk mengubah sistem pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.” ujar Benhur,
walikota Jayapura
Namun menurut saya hal ini hanyalah sebuah lelucon
atau angan belaka tanpa adanya cara konkrit untuk benar-benar mewujudkannya.
Memang betul seharusnya penanganan masalahnya salah satunya dengan program ini,
namun kondisi riil juga perlu dipikirkan. Salah seorang kakak kelas saya dokter
alumnus FK UGM yang sudah pernah menjalani internship di Papua saja mengeluhkan
sulitnya akses ke rumah sakit bila pasien dikirim dari pedalaman. Ibu yang mau
melahirkan saja yang mau dirujuk ke RS terdekat butuh waktu lebih dari 5 jam
via jalur sungai. Dan pada akhirnya tetap tidak bisa tertolong. Kondisi ini
sungguh memprihatinkan, seharusnya pemerintah bukan hanya berfokus pada tujuan
programnya, namun lebih ke proses bagaimana cara mengimplementasikan program
yang dicanangkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Oleh: Aditya Rifqi Fauzi
Membaca berita ini membuat saya bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa
terjadi? Jumlah tenaga kesehatan di Papua memang terbatas, tapi apakah juga
tidak mempunyai sertifikasi?
12 puskesmas bukanlah jumlah yang sedikit, padahal pelayanan primer
seharusnya sudah tidak boleh diragukan lagi kualitasnya.
"Salah satu syarat untuk menuju Puskesmas
akreditasi adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki
surat tanda terakreditasi dan surat izin kerja," ujar Benhur, walikota Jayapura.
Kesehatan
memang masih menjadi momok bagi pemerintah Papua, sudah banyak usaha yang
dilakukan mulai dari memberi beasiswa bagi calon tenaga kesehatan untuk
bersekolah, namun nampaknya hal tersebut belum terlihat hasilnya.
Di era JKN
seperti sekarang, penguatan pelayanan di tingkat faskes primer memang menjadi
tujuan utama. Namun dari segi tenaganya pun juga harus diperhatikan. Hal ini
semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia khususnya di
Papua akan pentingnya kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Referensi:
http://www.antarapapua.com/berita/455582/12-puskesmas-di-jayapura-belum-terakreditasi?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news
Oleh:
Aditya Rifqi Fauzi